ALBERTUS IRENIUS GEBO Pengarang Yudhistira A. N. Rua Ora, S.Hut., G.Dip.For., M.For Dosen Pembimbing 2 Flora Evalina Ina Kleruk, S.Hut., M.Sc Dosen Pembimbing 1 Melkianus Pobas, ST., M.Sc Penguji 2 Dr. Jeriels Matatula, S.Hut., M.Sc Penguji 1 UPA. Perpustakaan Politani Kupang Contributor

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas yang tinggi dengan potensi kekayaan alam yang melimpah didukung oleh wilayah yang luas dengan banyak kepulauan dan berada di daerah tropis. Menurut Tuheteru dan Mahfudz (2012), Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Di sepanjang pantai tersebut ditumbuhi oleh berbagai jenis vegetasi yang membentuk kawasan hutan pantai. Hutan pantai ini memiliki banyak manfaat yaitu dapat meredam hempasan gelombang tsunami, mencegah terjadinya abrasi pantai, melindungi ekosistem darat dari terpaan angin dan badai, pengendali erosi, habitat flora dan fauna, tempat berkembangbiak, pengendali pemanasan global, penghasil bahan baku industri kosmetik, biodisel dan obat-obatan serta sebagai penghasil bioenergi (Tuheteru dan Mahfudz, 2012). Seiring berkembangnya aktivitas pembangunan di kawasan hutan pantai, akan berdampak pada hilangnya vegetasi tumbuhan yang semula hidup di kawasan tersebut. Dahuri (2001), menyatakan bahwa adanya aktivitas kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama, bila suatu wilayah pesisir dibangun sebagai tempat rekreasi masyarakat, biasanya fasilitas pendukung lain juga berkembang pesat. Faktor pemicu kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut, ekosistem pantai maupun ekosistem lain adalah kebutuhan ekonomi (economic driven) dan kegagalan kebijakan (policy failure driven). Sebagian penduduk yang berada di wilayah pesisir merupakan penduduk yang sering tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan kacaunya pola pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Pola konsumsi yang tinggi terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam akibat kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan (Fauzi, 2005).