FILEMON EDISON DHAE Pengarang Dr. Blasisus Paga, S.Hut., M.Si Dosen Pembimbing 2 Dr. Fransiskus X. Dako, S.Hut., M.Sc Dosen Pembimbing 1 Aah Ahmad Almulqu, S.Hut., M.Si., Ph.D Penguji 2 Yudhistira A. N. Rua Ora, S.Hut., G.Dip.For., M.For Penguji 1 UPA. Perpustakaan Politani Kupang Contributor

Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama yang mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya (Irene 2015). Masyarakat menjadi posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian pula untuk program pemerintah seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Partisipasi masyarakat dalam program Pengelolaan Hutan sudah cukup baik dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam terbentuknya suatu lembaga masyarakat, serta adanya sumbangsih pemikiran dari para anggota untuk memajukan suatu program/kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengolahan hutan seperti partisipasi tenaga, pengamanan hutan dan pembentukan kelompok tani hutan dengan tujuan bahwa dalam pengolahan hutan pemerintah tidak bisa melakukanya sendiri, sehingga peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan sistem pengolahan hutan yang objektif (Irene 2015). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penebangan sangat beragam yaitu sebagai operator Chain Saw, tenaga angkutan, dan masyarakat lokal yang mengambil ranting kayu jati dari sisa tebangan. Operator Chain Saw adalah masyarakat yang sudah dipekerjakan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang sudah diberikan kontrak sampai kegiatan penebangan selesai. Operator chain saw yang dipekerjakan dan diberi upah yang dilihat dari sistem kubukasi. Hal ini juga berlaku bagi tenaga angkutan, dimana tenaga angkutan ini merupakan sekelompok orang yang yang terdiri dari 6 sampai 8 orang yang dibentuk dan dipekerjakan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan dan diberi upah pekerjaan dengan sistem kubikasi.